wirahadie.com

Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak

Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak

Dunia pendidikan di Indonesia bisa dikatakan masih labil dari segi sistem pembelajaran, dimulai dengan penetapan kurikulum yang tidak menentu, pergantian menteri pendidikan, dan perubahan dalam hal lainnya yang bisa mengganggu mobilitas dan laju kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan di Indonesia sempat bingung tentang moratorium ujian nasional yang diusung oleh pak Muhadjir Effendy selaku menteri pendidikan yang baru setelah menggantikan tahta pak Anis Baswedan.
Moratorium Ujian Ditolak

Sempat diusulkan agar kegiatan ujian nasional untuk diberhentikan, penerapan ujian nasional dianggap tidak efektif dan tidak tepat karena sering menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan yang justru semakin mencoreng dunia pendidikan itu snediri. Seperti kasus yang hampir tiap tahun terus terulang yakni beredarnya kunci jawaban oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mungkin itu salah satu alasan dari pak menteri pendidikan untuk mencoba mengusulkan moratorium, namun moratorium beliau ditolak atau tidak disetujui oleh pak wakil presiden karena melihat dari dusut pandang dan dampak yang terjadi jika tidak adanya pelaksanaan ujian nasional tersebut.

Informasi lengkapnya silahkan anda simak berita berikut yang kami kutip dari situs nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com– Usulan moratorium ujian nasional yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, tidak disetujui.

Keputusan itu diambil dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/12/2016) pagi.
“Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu.
Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.
“Kalau tanpa itu bagaimana caranya?” ujarnya.
Kalla menambahkan, bukan hanya Indonesia saja yang masih menerapkan sistem ujian nasional, melainkan juga negara-negara lain di Asia.

Meski begitu, bukan berarti pelaksanaan ujian nasional tidak perlu dievaluasi. Evaluasi tetap diperlukan agar hasil yang telah dicapai lebih maksimal.
“ASEAN semua (ujian), China, India, Korea semua UN dengan ketat. Tanpa UN semangat anak belajar berkurang. Jadi usualan tadi tak diterima tapi dikaji dalam lagi memperbaiki mutunya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajukan usulan moratorium Ujian Nasional ke Presiden.
"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Muhadjir, Kamis (24/11/2016), di Jakarta, seperti dikutip Kompas.
Menurut dia, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia. Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN (Kompas, 2/12/2012).

Menurut Muhadjir, UN kini tak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan. Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional.
Quipper Video

Bagikan Artikel ini:

Komentar Anda

Copyright © 2015-2017. wirahadie.com - All Rights Reserved